Kopi bagi rakyat Indonesia adalah lebih dari sekadar minuman. Kopi adalah bagian dari budaya, ekonomi, dan identitas kita. Sejak dibentuknya kepengurusan Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) pada 11 Maret 2018, setiap tahunnya Indonesia mulai menetapkan tanggal 11 Maret sebagai Hari Kopi Nasional. Ini adalah sebuah perayaan yang menyoroti kecintaan masyarakat Indonesia pada minuman hitam yang penuh kenikmatan ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi nasional pada tahun 2023 mencapai 760,2 ribu ton. Besarnya angka produksi kopi Nusantara menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam.
Angka produksi kopi di Indonesia yang besar tentu menciptakan nilai ekonomi yang besar juga dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Data BPS melaporkan bahwa ekspor kopi Indonesia sebesar US$1,14 miliar dengan volume 433.780 ton pada 2022. Nilai ekspor tersebut mengalami kenaikan 35,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$842,52 juta dengan volume 380.173 ton. Selain itu, sekitar 7,8 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan hidup mereka dari hasil budidaya kopi.
Sebagai negara yang sudah terkenal memiliki cita rasa kopi yang baik, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga industri kopi agar tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, dari petani hingga konsumen. Kebijakan pemerintah telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong budidaya kopi berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas industri ini adalah pajak. Sembari kita merayakan kecintaan kita kepada minuman yang memiliki aroma sedap ini, marilah kita juga menggali lebih dalam peran pajak dalam industri kopi di Indonesia.
Dukungan Pajak
Pajak dalam industri kopi meliputi berbagai aspek, mulai dari pajak pertanian untuk petani kopi, pajak produksi untuk produsen, hingga pajak konsumsi untuk konsumen akhir. Pajak pertanian membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan infrastruktur pertanian, memberikan pelatihan kepada petani, dan memastikan keberlanjutan produksi kopi. Sementara itu, pajak turut membiayai program-program peningkatan kualitas kopi, termasuk standarisasi pengolahan dan sertifikasi keberlanjutan. Selain itu, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting, yang kemudian akan dialokasikan kembali untuk kebutuhan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
Bentuk pajak dalam mendukung industri kopi tentu bermacam-macam, dan tidak melulu langsung menyasar kepada suatu subjek. Pajak sebagai sumber penerimaan negara tentu dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki beberapa program dalam usaha mengoptimalkan produktivitas pertanian, antara lain memberikan bantuan alat pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, dan dukungan terhadap komunitas kelompok tani.
Mengutip dari artikel www.harianterbit.com, Petani Kopi Rasakan Manfaat Bantuan Pertanian dari Kementan, Alat Pertanian Hingga Program KURÂ (10/08/2023), Eti Sumiati, salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Wanoja di Desa Lakasana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung bercerita bahwa pihaknya merasa sangat terbantu berkat adanya bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah, mulai dari mesin pengupas kulit cherry (pulper) sampai pengupas kulit tanduk (huller). Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) ketersediaan pupuk subsidi dapat terjamin. Tak hanya itu, ia sangat berterima kasih atas bantuan KUR dari pemerintah yang sangat membantu permodalan para petani.
Selain bantuan yang langsung dirasakan oleh para petani, pemerintah juga terus memperbaiki infrastruktur berupa jalan tol, yang sangat bermanfaat terhadap efisiensi dan optimalisasi rantai distribusi pupuk, bibit, maupun hasil panen para petani.
Tantangan ke Depan
Di tengah manfaat yang dihasilkan, masih terdapat tantangan dalam penerapan pajak dalam industri kopi. Salah satunya adalah tidak meratanya pendistribusian pajak antara tingkat lokal dan nasional. Seringkali, pendapatan dari pajak kopi lebih besar terkumpul di tingkat nasional daripada di daerah-daerah tempat kopi tersebut diproduksi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam manfaat yang diterima oleh komunitas petani kopi di daerah tersebut.
Selain itu, tantangan lainnya adalah upaya untuk memastikan bahwa pajak yang diterapkan tidak memberatkan pelaku usaha kecil dalam industri kopi, seperti para petani kecil atau warung kopi kecil. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara mengumpulkan pendapatan pajak yang cukup untuk pembangunan negara, sambil juga memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan masih dapat diakses oleh para pelaku usaha kecil tersebut.
Oleh karena itu, di Hari Kopi Nasional ini, marilah kita tidak hanya menyesap secangkir kopi yang nikmat, tetapi juga mengingat pentingnya pajak dalam menjaga industri kopi Indonesia tetap berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi semua orang. Dengan memahami dan mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa seduhan kopi kita tidak hanya memberikan kenikmatan bagi lidah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh rantai nilai kopi, dari petani hingga konsumen akhir, serta bagi kemajuan negara secara keseluruhan. Selamat Hari Kopi Nasional. Mari terus menyeduh kebahagiaan, keberlanjutan, dan keadilan dalam setiap tetes kopi yang kita minum.
Sumber;Pajak.go.id